Banjir Buku: Kebebasan Baru dan Eksperimen Lima Tahun

Jalan-jalan ke toko buku sejak tahun 1998 adalah pengalaman yang lebih mengasyikkan daripada masa sebelumnya. Banyak buku yang zaman Orde Baru dianggap tabu, kini bisa terbit dengan bebas. Nama-nama penulis seperti Tan Malaka, Marco Kartodikromo, Pramoedya Ananta Toer, semua karyanya kini bebas merdeka di toko buku. Tak ada cekal, tak ada sensor, tak ada bredel, walau pelarangan buku sendiri secara resmi tak pernah dicabut pemerintah.

Banyak pihak turut mewarnai dunia perbukuan yang lebih bergairah di masa reformasi ini; misalnya sejumlah perwira Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang sempat dijadikan kambing hitam pada peristiwa Gerakan 30 September 1965, dalam lima tahun terakhir pun banyak menulis memoarnya. Selain itu, ada juga Letkol Untung —sering disebut pemerintah Orde Baru sebagai salah satu aktor intelektual terjadinya peristiwa G-30-S— menerbitkan pledoinya berjudul "Soeharto Terlibat".

Pendeknya, berbagai buku lain bersifat "subversif" terhadap Orde Baru bebas terbit di zaman ambruknya Orde Baru. Buku-buku yang ditulis para mantan tahanan politik (mulai dari yang aliran "kiri" hingga "kanan") menggelimpah. Bahkan sejumlah artikel akademisi Barat yang juga kritis terhadap Orde Baru tampil pula dalam bentuk buku-buku saku. Bahkan hingga detik-detik kejatuhan Soeharto pun menjadi buku yang tak kalah laris. Astaga... betul-betul banjir buku di zaman pasca-Soeharto ini.

Kalau saja kita menengok sisi lain toko buku, dalam deretan buku sastra dan non-fiksi lainnya. Kembali kita akan terkejut dengan banyaknya penerbit baru menjejer jualannya di rak-rak toko buku. Butuh energi ekstra untuk memelototi berbagai judul yang digelar dan dideretkan dalam berbagai rak tadi. Sejumlah penerbit baru —sebagian besar berasal dari Yogyakarta dan Jakarta— berlomba-lomba menampilkan buku mereka, baik itu merupakan karya sastra terjemahan, hasil penelitian atau studi, ataupun berbagai terjemahan buku non-fiksi lainnya.

Banjir buku ini sempat membuahkan reaksi tersendiri ketika pernah kelompok Aliansi Anti Komunis, pada Mei 2001, berniat untuk menyapu berbagai buku "kiri" yang ada di pasaran. Untunglah reaksi dari penentang kelompok ini segera mengemuka. Berbagai kelompok kemudian menggelar aksi untuk menolak rencana sweeping buku kiri tersebut, sebelum akhirnya pemerintah kala itu, lewat Menteri Kehakiman dan HAM, Baharuddin Loppa, memutuskan larangan untuk melakukan sweeping buku kiri.

Dari warna-warni perkembangan industri penerbitan di Indonesia, harus disebut faktor yang cukup signifikan menyelamatkan industri perbukuan Indonesia dari ancaman krisis ekonomi, yakni bantuan Ford Foundation yang bekerja sama dengan Yayasan Adikarya milik Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). Bayangkan saja kalau zaman krisis kemarin itu ongkos kertas bisa naik 2-3 kali lipat, dan ongkos tinta pun naik dalam jumlah yang sama. Siapa yang bisa bertahan, kalau bukan penerbit-penerbit besar?

Philip Yampolsky, Program Officer untuk bidang Media, Seni dan Kebudayaan Ford Foundation, mengemukakan bahwa program subsidi ini dilakukan sejak terjadi krisis moneter di Indonesia. Pihak Ford merasa prihatin melihat banyak penerbit gulung tikar sehingga banyak buku bagus tidak tersedia kepada para pembaca. Lalu sejumlah rekannya di Ford menggagas adanya progam bantuan penerbitan agar dalam situasi krisis, masyarakat pun tetap bisa membaca buku-buku yang bagus, khususnya buku-buku humaniora.

Hingga tahun 2003, sudah tiga periode bantuan ini dilangsungkan dan kini tengah memasuki periode keempat yang dibuka sejak bulan Februari lalu. Antara bulan Juli 1998 hingga bulan Juli 2002 terhitung ada 445 judul buku yang telah mendapat dana bantuan ini, dengan perincian 379 naskah asli dan 66 naskah terjemahan. Sementara dari sisi jenis buku yang disetujui bantuannya, yang paling banyak adalah naskah sastra yang berjumlah 104 naskah, disusul kemudian buku sejarah 68 naskah, lalu antropologi (47 naskah) dan kesenian (40 naskah).

Jumlah ini pada dasarnya melebihi dari yang ditargetkan awalnya. Fluktuasi harga rupiah pada akhir 1990-an terhadap dolar Amerika memberikan efek lain bagi dana bantuan yang kemudian sempat bertambah nilainya. Akibatnya, buku yang dibantu pun menjadi lebih banyak, bahkan sempat diperpanjang beberapa bulan. Untuk kerja sama dengan Ford ini, pihak Adikarya menentukan sebuah tim penilai naskah sendiri, dan nantinya akan menyeleksi berbagai judul yang ditawarkan.

Walau bantuan ini cukup signifikan, tak ayal dalam pelaksanaan bantuan, ada beberapa penerbit nakal dengan memanipulasi dana bantuan. Disebutkan dalam perjanjian bahwa dana bantuan terutama diberikan untuk membiayai 80% proses produksi buku (proses cetak), dengan jumlah tiras tertentu (awalnya untuk 3.000 eksemplar, namun berikutnya menjadi 2.000 dan terakhir hanya 1,500 eksemplar).

Namun, dalam hasil pengamatan tim Adikarya, sejumlah penerbit terkadang hanya mencetak jumlah yang sangat kecil sehingga selisih dana bantuan masuk ke kocek penerbit. Selain itu, ada juga persoalan di mana spesifikasi teknis produksi buku tidak dipenuhi oleh kalangan penerbit, dan yang lebih parah adalah si penulis yang menyerahkan naskah kepada penerbit, malah tak tahu kalau naskahnya telah diterbitkan. Pihak Ford sendiri juga agak heran, mengapa setelah diberi bantuan ongkos produksi, harga buku tersebut masih tergolong mahal.

Untuk para penerbit nakal ini, tim seleksi naskah akan sangat mempertimbangkan sejumlah penerbit yang tak jujur di masa sebelumnya. Boleh jadi, penerbit tersebut tak akan lagi dapat jatah bantuan dari Adikarya-Ford tersebut. Namun, pihak panitia pun mempersiapkan berbagai syarat yang lebih ketat bagi Program Pustaka IV ini agar panitia tidak lagi kecele dengan penampilan para penerbit ini.

Jumlah buku yang diproduksi kini hanya 1.500 eksemplar, plus ada ketentuan baru agar 300 eksemplar khusus akan dimintakan dari penerbit untuk disebarkan ke berbagai perpustakaan universitas dan perpustakaan daerah di seluruh Indonesia. "Ongkos distribusi buku ke universitas dan perpustakaan ini, akan jadi tanggung jawab Adikarya," kata Ewa Pandjaitan, Asisten Program Pustaka ini.

Sementara itu, pengembangan lain yang dilakukan dalam Program Pustaka IV Ini adalah pemberian kesempatan lebih luas kepada para penerbit di luar Jawa untuk ikut dalam program ini. Beberapa daerah telah disurvei dan akhirnya tiga wiiayah dipilih untuk ikut dalam Program Pustaka Regional: Pekanbaru, Pontianak, dan Ujungpandang.

Pihak Ford sendiri mengaku belum tahu kapan akan menyetop bantuan ini, dan mereka sendiri saat ini sedang mencari partner dari lembaga lain untuk ikut meneruskan program ini. "Walau bagaimanapun juga penerbit di Indonesia harus bersikap mandiri pada akhirnya," kata Philips yang menekuni penelitian masalah musik tradisional di Indonesia.

Di Riau, pada masa reformasi ini terasa ada kegairahan buat sejumlah penerbit lokal. Didorong oleh majunya Riau dalam usaha penerbitan pers, perusahaan penerbitan pun ikut terangkat naik. Di Riau sendiri sebelum Soeharto jatuh, cuma ada 7 penerbitan di sana. Tapi begitu Soeharto tumbang, jumlahnya berkali lima, Tiga puluh enam penerbitan muncul, dan 21 di antaranya penerbit surat kabar. Rajanya di Riau adalah kelompok Riau Pos —dipimpin oleh Rida K. Liamsi, dan merupakan bagian dari Grup Jawa Pos— yang memiliki tujuh buah harian, di samping sebuah jurnal budaya Sagang.

Sejumlah penerbit yang muncul di Riau misalnya, menerbitkan sejumlah kumpulan artikel, kumpulan puisi, kumpulan cerpen ataupun cerita bersambung yang telah dimuat sebelumnya oleh koran Riau Pos. Beberapa penerbit lain yang juga berkembang pada masa Reformasi ini adalah Universitas Riau (Unri) Press, Yayasan Sagang, dan Yayasan Pusaka Riau.

Gairah penerbit di Riau bisa dilihat dari catatan bahwa sepanjang tahun 2002 ada 76 judul buku terbit dengan tiras total 23 ribu eksemplar. Itu berarti bahwa tiap judul hanya dicetak antara 1.500 hingga 2.000 eksemplar. "Bahkan ada yang dicetak cuma 300 eksemplar saja," kata Taufik Ikram Jamil, Ketua Yayasan Pusaka Riau sekaligus Ketua Dewan Kesenian Riau. Jumlahnya memang tidak terlalu mengesankan, tapi dibandingkan dengan masa sebelumnya di mana tidak ada penerbit tumbuh di Riau, angka ini lumayan menjanjikan.

"Walau ada gairah dalam hal variasi jenis terbitan dan judul buku, namun untuk menggantungkan nasib sebagai seorang penulis saja masih belum bisa," kata Taufik lagi. Karena masih sulit mengandalkan dari penjualan buku, sejumlah penerbit pun bekerja sama dengan sejumlah kelompok agar buku bisa diterbitkan dan penulis pun mendapat pemasukan, misalnya bekerja sama dengan PT Caltex, Ford Foundation dan pemerintah daerah Provinsi Riau.

"Dengan PT Caltex misalnya, para penerbit kerja sama untuk menerbitkan buku-buku sastra, budaya dan buku bacaan anak sekolah," tutur Ujar Hanafi, Manajer PT Caltex. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau juga mengucurkan uang untuk penerbitan sejumlah buku. Tahun 2002 lalu saja, pemerintah provinsi mengucurkan uang 400 juta rupiah untuk penerbitan 10 judul buku. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau, tahun 2003 ini lewat Dewan Kesenian Kabupaten Bengkalis, mengeluarkan dana sebesar 300 juta rupiah untuk penerbitan empat judul buku.

Potensi daerah yang kurang tergarap inilah sasaran pengembangan Program Pustaka Regional. Sebelum menentukan tiga lokasi pengembangan Program Pustaka Regional, pada 2001 pihak Ford meminta Adikarya untuk melakukan survei ketujuh kota; Denpasar, Kupang, Riau, Medan, Samarinda, Makassar dan Pontianak.

Yogya, tempat penerbit baru banyak bermunculan, menjadi suatu ajang tersendiri bagi perkembangan buku di Indonesia. Ada banyak penerbit di sana, ada pasar untuk industri buku yang juga besar di sana, dan captive market-nya adalah jutaan mahasiswa dari ratusan. puluhan kampus yang ada di seputar Yogya. Ada seloroh bahwa menerbitkan usaha penerbitan di Yogya bak membuat usaha di kalangan anak-anak kos. Cukup kumpul 3-4 orang sudah bisa mendirikan usaha penerbitan, Paling mencari naskah yang kuat, mencari penerjemah (kaiau karya asing), mencari editor, dan sekadar pinzaman uang (atau bantuan dari Ford) untuk naik cetak. Jadiiah sebuah buku.

Dengan banyaknya jumlah penerbit baru di Yogya, Penerbit LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Transformasi) yang sudah lebih dulu hadir tak terlalu merasa khawatir dengan "persaingan bebas" ini. Sebagai kelompok diskusi mahasiswa di Yogya, LKiS lahir pada 1993, dan kemudian menjadikan penerbitan buku sebagai salah satu sayap kegiatan kelompok studinya. Dari penerbit ini, muncul buku-buku terjemahan dari karya-karya penulis Islam, seperti Hasan Hanafi, Fatima Mernissi, Mohamed Arkoun, Asghar Ali Engineer, hingga ke pemikir budaya kontemporer, seperti Jean Paul Baudrillard.

Karena usaha diskusi dan penerbitan inilah, LKiS lalu mendapat penghargaan dari Yayasan Pangeran Klauss dari Belanda hadiah berupa 25 ribu euro (sekitar Rp. 225 juta) atas inisiatifnya untuk penerbitan buku-buku Islam yang toleran. Akhmad Fikri AF dari LKiS merasakan bahwa salah satu berkah reformasi adalah membuat mereka bisa iebih bebas menerbitkan buku dengan tema apa pun. Best sellers mereka adalah buku Kiri Islam yang mengupas pemikir islam Hasan Hanafi. Selain itu, buku lain yang jadi laris pasca-Soeharto jatuh adalah buku yang pada zaman Soeharto pernah dilarang, Teologi Pembebasan karangan FX Wahono.

Dalam lima tahun terahir ini, LKiS menerbitkan kira-kira 100 judul buku dan setiap judul dicetak rata-rata 2.000 eksemplar. Jumlah ini menurut Akhmad sendiri tidak terlalu besar, karena adanya sejumlah kendala internal mereka. Namun, untuk penerbit seperti LKiS bantuan dana bagi penerbit dari Ford Foundation, walaupun membantu, tapi tidaklah sangat signifikan. "Kami kan anggota Ikapi juga, dan kami ikuti prosedurnya," kilah Akhmad.

Usaha kemandirian penerbit juga tercermin dalam diri penerbit lain seperti Akubaca di Jakarta, Indonesia Tera di Magelang, dan Penerbit Mizan di Bandung. Akubaca yang mulai muncul sejak 2000 mencoba menawarkan cara baru dalam menikmati karya sastra dunia. Dengan penampilan buku yang dikemas dalam bentuk mini, awalnya buku mereka dijual lewat para pengecer koran di pinggir jalan, Terobosan ini cukup membuat sejumlah orang kagum dengan cara distribusi yang tak biasa, namun sayang metode eksperimen begini tak gampang juga dijalani. Sebabnya, banyak duit tak disetor para pengecer.

Tak kapok menjalani metode distribusi alternatif, mulai pertengahan tahun 2002, Akubaca mencoba menjaring pelanggan untuk paket buku-bukunya. Dengan janji akan menerbitkan 48 judul buku, pelanggan harus membayar Rp. 600.000 per tahunnya. Suksesnya usaha menarik pelanggan ini? Tidak jelek juga, karena sejak digagas September 2002 hingga Mei 2003 ini, sudah terjaring 400 orang pelanggan. AS Sulaksana penggagas Akubaca mengaku ada sejumlah kendala teknis yang membuat mereka terlambat memenuhi janji penerbitan bukunya, dan juga terlambat sampai ke tangan pelanggannya. Banyak deadline yang terlambat dipenuhi oleh Akubaca, serta tak ada orang khusus yang mengurus bagian pendistribusian kepada pelanggan. Sementara, metode seperti ini juga mengandalkan adanya administrasi yang rapi dan respons cepat dari para stafnya. Sejauh ini, rupanya Akubaca pun masih agak kedodoran.

Untuk kisah Penerbit Mizan, banyak orang boleh mengacungkan jempol pada imperium baru penerbit dari kawasan Jawa Barat ini, Mizan, yang awal Mei 2003 baru merayakan ulang tahunnya ke-20, boleh sombong karena dalam 20 tahun hidupnya telah menerbitkan ribuan judul buku, jutaan eksemplar tirasnya (dengan sejumlah buku sukses seperti History of God-nya Karen Amstrong, ataupun kesuksesan mengangkat para penulis Islam Indonesia) dan 9 anak perusahaan di bawah naungan sayap Mizan.

Hasil sepuncak gunung tadi bukanlah hasil kerja satu-dua malam, melainkan usaha puluhan tahun untuk mengotak-atik format penerbitan Islam dan penerbitan umum. Haidar Bagir, salah satu bos Mizan, menyebutnya "Mizan sebagai salah satu mazhab dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia". Baik dari sisi perkembangan pemikiran maupun dari sisi bisnis, Mizan kiranya adalah contoh yang patut dilirik.

Dalam kurun lima tahun terakhir ini, Mizan sukses untuk mengembangkan lini produk "Mizan Kronik Zaman Baru" dengan buku Prahara Budaya, juga mengembangkan sejumlah anak perusahaan, seperti Penerbit Arasy, yang mengkhususkan pada pembahasan soal ajaran Islam; Penerbit Qanita (2002) untuk penerbitan buku perempuan; Penerbit Kaifa (1999) untuk buku-buku yang bersifat praktis; Penerbit Hikmah, di jalur tasawuf dan kesalehan; Harakah, untuk buku-buku tentang Islam Pergerakan; Penerbit Misykat yang merupakan penerbit buku-buku doa; Penerbit Teraju yang menerbitkan buku-buku studi dari kalangan intelektual muda.

Seorang peneliti, Jeroen Peeters, mengemukakan dalam sepuluh tahun usia Mizan (1983-1993) tak kurang dari 1,5 juta buku telah diproduksi oleh Mizan, dan dalam usia mencapai 20 tahun, jumlah tersebut bisa dikatakan berlipat dua atau berlipat empat. Jumlah buku yang telah diterbitkan mencapai ribuan judul.

Produksi buku berkaitan erat dengan soal distribusi buku. Dalam kenyataan, distribusi buku di Indonesia dikuasai oleh hanya dua atau tiga perusahaan distribusi besar yang kerap kali mencekik para penerbit kecil. Sebagai ilustrasi, sebuah penerbit baru yang hendak memajang bukunya di toko buku besar ditodong menyerahkan rabat sebesar 60-70%. Bayangkan saja angka ini adil atau tidak, jika membandingkan royalti untuk penulis buku yang cuma 10% dari harga buku.

Keluhan soal distribusi buku yang mencekik ini bukan keluhan yang baru muncul belakangan ini, namun sudah lama dikemukakan. Cuma soalnya adalah belum tampak ada usaha serius untuk melawan jenis distribusi yang telah ada selama ini, Sejumlah penerbit asal Yogya dan Magelang mencoba mendobrak jalur distribusi dominan ini dengan mendirikan Asosiasi Penerbit Independen (API). Selama ini muncul kesan penerbit-penerbit ini pasrah dengan todongan rabat di atas rata-rata tadi karena selalu diandaikan bahwa para penerbit ini yang membutuhkan perusahaan distribusi. Karena itu, yang para penerbit lakukan kini adalah mengusahakan jalur alternatif distribusi buku agar rabat yang tinggi tadi bisa ditekan untuk efisiensi operasional mereka.

Apakah mereka akan berhasil atau tidak, perkembangannya masih harus dilihat lagi dalam beberapa tahun mendatang. Yang jelas, kalau para penerbit bersatu menyiapkan distribusi sendiri, para distributor yang selama ini keenakan dengan posisi tawar mereka yang terlalu tinggi bisa sedikit rendah hati dan mau berdialog dengan para penerbit kecil dan menengah tersebut.

Ignatius Haryanto, jurnalis & pemerhati buku.
Majalah MataBaca Vol. 1/ No. 12 / Agustus 2003