Tiga Dasawarsa Penerbitan Buku di Indonesia
Situasi Umum
Produksi buku Indonesia selama tiga dekade terakhir sangat rendah. Dari tahun 1966 sampai 1973, jumlah rata-rata sekitar 1.500 judul per tahun. Pada tahun 1970, Indonesia hanya menerbitkan 700 judul, jauh lebih sedikit dari Thailand (2085 judul) atau Myanmar (2127 judul). Dari tahun 1975 sampai 1983, angka itu sekitar 4000, sementara tahun 1984-1988 sekitar 6.000. Namun tahun 1989-1991 turun lagi menjadi sekitar 4.000, dan begitu juga angka perkiraan di tahun sembilan puluhan. Dengan demikian, untuk Indonesia, rasio judul baru untuk satu juta penduduk adalah 9, sedangkan untuk negara-negara berkembang rata-rata itu adalah 55, dan untuk rata-rata negara-negara maju sejumlah 513. Ini adalah paradoks mencolok, mengingat bahwa 84% penduduk Indonesia sudah melek aksara, jauh di atas standar keaksaraan bagi negara-negara berkembang rata-rata, yaitu 69%.
Mengingat GBHN 1988 menyatakan tujuan untuk meningkatkan buku yang diproduksi di Indonesia secara kualitatif maupun kuantitatif dan membuat buku itu dapat diakses seluas mungkin dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, kinerja industri buku Indonesia telah gagal. Sementara sisanya merupakan fenomena urban, buku di Indonesia harganya mahal mempertimbangkan daya beli yang rendah dari rata-rata orang Indonesia. Menurut survei Minowa di tahun 1996 dan 1997, rasio harga buku rata-rata terhadap GNP di Indonesia adalah 10 kali setinggi di Jepang.
Perihal buku sebagai sarana bertukar pikiran antara bangsa-bangsa, sastra Indonesia memiliki tradisi panjang menerjemahkan karya-karya asing. Produksi buku Indonesia ini terdiri dari 40% karya asli, dan 60% karya terjemahan. Selama 1985-1990, ada sekitar 590 judul karya terjemahan, termasuk 38 judul bidang ilmiah. Adapun karya-karya asing yang diterjemahkan, ada judul-judul oleh penulis seperti Kalidasa, Tagore, Shakespeare, Kawabata, Yukio Mishima, Sartre, Camus, Anouilh, dan banyak raksasa sastra lainnya. Ada juga banyak penulis Indonesia yang karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, seperti Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer, Rendra, Putu Wijaya, YB Mangunwijaya, Ajip Rosidi, dan Ramadhan KH.
Tentang ekspor buku Indonesia, hal ini tidak signifikan. Pada tahun 1985 ekspor berbagai buku, media ilustrasi, barang cetakan lainnya hanya sebesar 232.438 USD sementara impor mencapai 17.287.683 USD. Pada tahun 1994, angka ekspor adalah 3.015.871 USD dan impor 43.933.105 USD. Pada tahun 1995, buku yang ekspor ke Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand, hanya sebesar 226.823 USD.
Penerbit dan Buku
Mengenai jumlah penerbit buku di Indonesia, pada tahun 1950 Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) memiliki 14 anggota. Pada 1967, angka tersebut telah menjadi sekitar 400. Pada tahun 1973, keanggotaannya menyusut menjadi 98, kemudian naik lagi menjadi 173 pada tahun 1983 dan 295 pada tahun 1992. Saat ini anggotanya 622, meskipun hanya 478 yang aktif. Mereka terdiri dari berbagai jenis penerbit yang berurusan dengan karya-karya umum termasuk terjemahan, buku anak-anak, buku untuk sekolah dasar dan pendidikan tinggi, serta buku-buku agama. Hampir 70% dari output nasional secara tradisional berupa buku sekolah, dan ini sangat banyak dari sektor swasta. Sehingga menjadi kerugian mereka, ketika pada tahun 1969, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan buku pelajaran sekolah. Antara tahun 1969 dan 1979, sekitar 200 juta buku teks diproduksi. Skema buku ini mematikan beberapa penerbit buku-buku pendidikan.
Pada tahun 1974, Kementerian memulai program pemberian sekolah dasar dengan perpustakaan. Perintah mencetak besar-besaran sekitar 100 judul per tahun diturunkan. Antara tahun 1973/1974 dan 1992/1993, selama Inpres (Instruksi Presiden) Program, pemerintah menghabiskan sekitar Rp.122,6 miliar, membeli 4.326 judul buku dari penerbit swasta dengan total 254.166.468 eksemplar. Alih-alih pemerintah kabupaten, penjual buku yang ada ditunjuk untuk mendistribusikannya. Sayangnya, sebagian besar judul buku-buku itu ditulis dengan cara yang membosankan dan sehingga ditinggalkan belum dibaca.
Perkembangan di tahun 1970-an dan 1980-an
Pada tahun 1970-an, banyak karya sastra dari penulis seperti Sanusi Pane, Ajip Rosidi, WS. Rendra, Toto Sudarto Bachtiar dan Subagio Sastrowardoyo memasuki pasar. Publikasi sastra mereka juga disertai dengan penerbitan novel populer, buku referensi, dan berbagai judul buku humaniora. Peningkatan jumlah judul diproduksi sejak tahun 1975 seperti yang ditunjukkan di atas, diikuti oleh meningkatnya kegiatan penerbitan seperti pameran buku. Pada tahun 1979, IKAPI mengadakan sebuah pameran buku besar dan khusus di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai di Jakarta. Sejak itu, pameran buku IKAPI menjadi peristiwa penting dalam promosi buku.
Pada awal 1980-an, IKAPI biasa mengadakan pelatihan bagi orang-orang buku. Kemudian, kegiatan seperti itu dilakukan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Dewan Penasehat Perkembangan Buku Nasional dan British Council. Misalnya, lokakarya tentang pengelolaan penerbitan buku (1984), penulisan buku (1985), pemasaran dan distribusi buku, desain dan ilustrasi buku (1986), dan produksi buku (1987). Pada tahun 1989, Undang-undang Pendidikan disahkan, menyatakan antara lain bahwa buku pelajaran dapat diproduksi oleh pemerintah serta sektor swasta. Sebagai penyedia buku pelajaran dan buku perpustakaan untuk sekolah, pemerintah adalah pembeli terbesar buku yang diproduksi oleh penerbit swasta. Adapun promosi buku, setiap tahun, Yayasan Buku Utama, sebuah yayasan untuk menghargai buku terbaik, didukung oleh pemerintah, memberikan penghargaan untuk buku anak-anak dan buku orang dewasa terbaik.
Badan Bergengsi
Pada tahun 1995, bulan Mei diumumkan sebagai Bulan Buku Nasional dan September sebagai Bulan Membaca Nasional. Sejak tahun 1997, Yayasan Adikarya IKAPI memberikan diri penghargaan tahunan untuk buku anak-anak terbaik yang diterbitkan tahun sebelumnya.
Selain itu, Pusat Pengembangan Bahasa juga menyediakan penghargaan untuk karya sastra terbaik. Pada tahun 1997, UU Hak Cipta tahun 1987 dimodifikasi untuk disesuaikan dengan UU Hak Cipta Internasional. Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Berne.
Sejak beberapa tahun terakhir, IKAPI setiap tahun berpartisipasi di pameran buku yang diselenggarakan di Tokyo, Kuala Lumpur dan Seoul, selain mengambil stan dalam Frankfurt Book Fair setiap dua tahun. Setiap tahun, IKAPI menyelenggarakan sebuah pameran buku internasional di Jakarta, sementara beberapa cabang menggelar pameran buku nasional di provinsi. Pada tahun 1996, sebuah tim delegasi IKAPI pergi ke Kuala Lumpur untuk menghadiri Kuala Lumpur Book Fair dan melakukan studi banding mengenai perkembangan buku Malaysia. Sebuah pertemuan dengan Asosiasi Penerbit Buku Malaysia juga digelar membahas kemungkinan produksi buku bersama dan upaya gabungan untuk melawan pembajakan buku.
Pada bulan September 1998, Yayasan Adikarya IKAPI, didukung oleh Ford Foundation, membuka program bantuan, yang disebut Program Pustaka, untuk membantu produksi buku, yang bertujuan untuk membantu penerbitan buku berkualitas tinggi selama krisis ekonomi. Setelah merealisasikan targetnya menyubsidi 150 judul buku, program ini diikuti oleh Program Pustaka II, yang akan berlangsung hingga Juli 2000.
Terbukti, program seperti itu membantu penerbit, terutama penerbit kecil, untuk menjaga antusiasme penerbitan mereka. Kebetulan, semangat dalam penerbitan buku ini seirama dengan euforia di kalangan orang-orang media dengan pandangan kebijakan yang lebih liberal dari pemerintah mengenai pers. Sekarang, ada 1.342 pemegang izin publikasi pers, untuk 384 majalah, 328 koran harian, 619 tabloid dan 11 buletin. Selain itu, atmosfer bisnis sekarang optimis, meskipun indikator makroekonomi masih jauh dari sehat. Semangat tinggi juga teraba di acara-acara seperti pesta buku yang diadakan beberapa kali tahun ini oleh beberapa penerbit di Jakarta dan Pameran Pendidikan Anak (2-7 Desember 1999) di Bandung. Pemeran yang diselenggarakan oleh IKAPI Jawa Barat bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dan Banana Edutainment, menawarkan berbagai program seperti pameran buku, pameran mainan anak-anak, wisata anak ilmiah ini, workshop komik anak-anak, seminar quantum learning, dan seminar buku anak-anak.
Tentu saja, harus disebut tentang pembentukan Badan Pengembangan Buku Nasional dengan Keputusan Presiden pada 13 September 1999. Dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, badan bergengsi ini memiliki tugas membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan mengenai buku, minat membaca dan menulis rakyat dan pemberdayaan mereka yang aktif dalam penerbitan buku.
Agenda Penting
Badan Pengembangan Buku Nasional pertama-tama diharapkan untuk menyusun Undang-undang Pengembangan Penerbitan Buku Indonesia sebagai cara yang efektif untuk mengembangkan industri buku di Indonesia. Sebagai referensi, Undang-undang Pengembangan Penerbitan Buku Filipina layak dilihat dari dekat. Yang berikutnya adalah untuk memiliki survei komprehensif yang dilakukan terhadap industri buku Indonesia, termasuk segmentasi pasarnya terkait dengan jenis keaksaraan penduduk, sekaligus mengklarifikasi apakah dugaan bahwa 84% masyarakat Indonesia melek aksara, mengacu kehurufan teknis atau keaksaraan fungsional. Selain itu, hal ini mungkin berguna untuk belajar dari studi banding Minowa terhadap penerbitan buku di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, ada sesuatu yang harus ditiru dari Pemerintah India, yaitu, kebijakan keringanan pajak 20% atas keuntungan penerbitan. Akhirnya, untuk meningkatkan pertukaran ide antara bangsa-bangsa, terutama di Asia, Badan ini harus bekerja sama dengan rekan-rekan di Asia dalam merancang program yang mirip dengan “Know Your Neighbours (Kenali Tetanggamu)” Program Penerbitan-Terjemahan Toyota Foundation dan Program Penerbitan Bersama Asia-Pasifik dari ACCU, Tokyo.
Apapun kondisi yang dialami penerbitan buku Indonesia saat ini, itu adalah hasil dari upaya kolektif dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keberhasilan atau kegagalan adalah indikator dari pembangunan intelektual dan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk mengembangkannya, upaya sinergis dari semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan.
Alfons Taryadi, Mantan Presiden Direktur Kompas Gramedia Grup
Sumber: ABD Vol. 30 No. 3 tahun 2000
Produksi buku Indonesia selama tiga dekade terakhir sangat rendah. Dari tahun 1966 sampai 1973, jumlah rata-rata sekitar 1.500 judul per tahun. Pada tahun 1970, Indonesia hanya menerbitkan 700 judul, jauh lebih sedikit dari Thailand (2085 judul) atau Myanmar (2127 judul). Dari tahun 1975 sampai 1983, angka itu sekitar 4000, sementara tahun 1984-1988 sekitar 6.000. Namun tahun 1989-1991 turun lagi menjadi sekitar 4.000, dan begitu juga angka perkiraan di tahun sembilan puluhan. Dengan demikian, untuk Indonesia, rasio judul baru untuk satu juta penduduk adalah 9, sedangkan untuk negara-negara berkembang rata-rata itu adalah 55, dan untuk rata-rata negara-negara maju sejumlah 513. Ini adalah paradoks mencolok, mengingat bahwa 84% penduduk Indonesia sudah melek aksara, jauh di atas standar keaksaraan bagi negara-negara berkembang rata-rata, yaitu 69%.
Mengingat GBHN 1988 menyatakan tujuan untuk meningkatkan buku yang diproduksi di Indonesia secara kualitatif maupun kuantitatif dan membuat buku itu dapat diakses seluas mungkin dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, kinerja industri buku Indonesia telah gagal. Sementara sisanya merupakan fenomena urban, buku di Indonesia harganya mahal mempertimbangkan daya beli yang rendah dari rata-rata orang Indonesia. Menurut survei Minowa di tahun 1996 dan 1997, rasio harga buku rata-rata terhadap GNP di Indonesia adalah 10 kali setinggi di Jepang.
Perihal buku sebagai sarana bertukar pikiran antara bangsa-bangsa, sastra Indonesia memiliki tradisi panjang menerjemahkan karya-karya asing. Produksi buku Indonesia ini terdiri dari 40% karya asli, dan 60% karya terjemahan. Selama 1985-1990, ada sekitar 590 judul karya terjemahan, termasuk 38 judul bidang ilmiah. Adapun karya-karya asing yang diterjemahkan, ada judul-judul oleh penulis seperti Kalidasa, Tagore, Shakespeare, Kawabata, Yukio Mishima, Sartre, Camus, Anouilh, dan banyak raksasa sastra lainnya. Ada juga banyak penulis Indonesia yang karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, seperti Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer, Rendra, Putu Wijaya, YB Mangunwijaya, Ajip Rosidi, dan Ramadhan KH.
Tentang ekspor buku Indonesia, hal ini tidak signifikan. Pada tahun 1985 ekspor berbagai buku, media ilustrasi, barang cetakan lainnya hanya sebesar 232.438 USD sementara impor mencapai 17.287.683 USD. Pada tahun 1994, angka ekspor adalah 3.015.871 USD dan impor 43.933.105 USD. Pada tahun 1995, buku yang ekspor ke Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand, hanya sebesar 226.823 USD.
Penerbit dan Buku
Mengenai jumlah penerbit buku di Indonesia, pada tahun 1950 Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) memiliki 14 anggota. Pada 1967, angka tersebut telah menjadi sekitar 400. Pada tahun 1973, keanggotaannya menyusut menjadi 98, kemudian naik lagi menjadi 173 pada tahun 1983 dan 295 pada tahun 1992. Saat ini anggotanya 622, meskipun hanya 478 yang aktif. Mereka terdiri dari berbagai jenis penerbit yang berurusan dengan karya-karya umum termasuk terjemahan, buku anak-anak, buku untuk sekolah dasar dan pendidikan tinggi, serta buku-buku agama. Hampir 70% dari output nasional secara tradisional berupa buku sekolah, dan ini sangat banyak dari sektor swasta. Sehingga menjadi kerugian mereka, ketika pada tahun 1969, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan buku pelajaran sekolah. Antara tahun 1969 dan 1979, sekitar 200 juta buku teks diproduksi. Skema buku ini mematikan beberapa penerbit buku-buku pendidikan.
Pada tahun 1974, Kementerian memulai program pemberian sekolah dasar dengan perpustakaan. Perintah mencetak besar-besaran sekitar 100 judul per tahun diturunkan. Antara tahun 1973/1974 dan 1992/1993, selama Inpres (Instruksi Presiden) Program, pemerintah menghabiskan sekitar Rp.122,6 miliar, membeli 4.326 judul buku dari penerbit swasta dengan total 254.166.468 eksemplar. Alih-alih pemerintah kabupaten, penjual buku yang ada ditunjuk untuk mendistribusikannya. Sayangnya, sebagian besar judul buku-buku itu ditulis dengan cara yang membosankan dan sehingga ditinggalkan belum dibaca.
Perkembangan di tahun 1970-an dan 1980-an
Pada tahun 1970-an, banyak karya sastra dari penulis seperti Sanusi Pane, Ajip Rosidi, WS. Rendra, Toto Sudarto Bachtiar dan Subagio Sastrowardoyo memasuki pasar. Publikasi sastra mereka juga disertai dengan penerbitan novel populer, buku referensi, dan berbagai judul buku humaniora. Peningkatan jumlah judul diproduksi sejak tahun 1975 seperti yang ditunjukkan di atas, diikuti oleh meningkatnya kegiatan penerbitan seperti pameran buku. Pada tahun 1979, IKAPI mengadakan sebuah pameran buku besar dan khusus di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai di Jakarta. Sejak itu, pameran buku IKAPI menjadi peristiwa penting dalam promosi buku.
Pada awal 1980-an, IKAPI biasa mengadakan pelatihan bagi orang-orang buku. Kemudian, kegiatan seperti itu dilakukan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Dewan Penasehat Perkembangan Buku Nasional dan British Council. Misalnya, lokakarya tentang pengelolaan penerbitan buku (1984), penulisan buku (1985), pemasaran dan distribusi buku, desain dan ilustrasi buku (1986), dan produksi buku (1987). Pada tahun 1989, Undang-undang Pendidikan disahkan, menyatakan antara lain bahwa buku pelajaran dapat diproduksi oleh pemerintah serta sektor swasta. Sebagai penyedia buku pelajaran dan buku perpustakaan untuk sekolah, pemerintah adalah pembeli terbesar buku yang diproduksi oleh penerbit swasta. Adapun promosi buku, setiap tahun, Yayasan Buku Utama, sebuah yayasan untuk menghargai buku terbaik, didukung oleh pemerintah, memberikan penghargaan untuk buku anak-anak dan buku orang dewasa terbaik.
Badan Bergengsi
Pada tahun 1995, bulan Mei diumumkan sebagai Bulan Buku Nasional dan September sebagai Bulan Membaca Nasional. Sejak tahun 1997, Yayasan Adikarya IKAPI memberikan diri penghargaan tahunan untuk buku anak-anak terbaik yang diterbitkan tahun sebelumnya.
Selain itu, Pusat Pengembangan Bahasa juga menyediakan penghargaan untuk karya sastra terbaik. Pada tahun 1997, UU Hak Cipta tahun 1987 dimodifikasi untuk disesuaikan dengan UU Hak Cipta Internasional. Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Berne.
Sejak beberapa tahun terakhir, IKAPI setiap tahun berpartisipasi di pameran buku yang diselenggarakan di Tokyo, Kuala Lumpur dan Seoul, selain mengambil stan dalam Frankfurt Book Fair setiap dua tahun. Setiap tahun, IKAPI menyelenggarakan sebuah pameran buku internasional di Jakarta, sementara beberapa cabang menggelar pameran buku nasional di provinsi. Pada tahun 1996, sebuah tim delegasi IKAPI pergi ke Kuala Lumpur untuk menghadiri Kuala Lumpur Book Fair dan melakukan studi banding mengenai perkembangan buku Malaysia. Sebuah pertemuan dengan Asosiasi Penerbit Buku Malaysia juga digelar membahas kemungkinan produksi buku bersama dan upaya gabungan untuk melawan pembajakan buku.
Pada bulan September 1998, Yayasan Adikarya IKAPI, didukung oleh Ford Foundation, membuka program bantuan, yang disebut Program Pustaka, untuk membantu produksi buku, yang bertujuan untuk membantu penerbitan buku berkualitas tinggi selama krisis ekonomi. Setelah merealisasikan targetnya menyubsidi 150 judul buku, program ini diikuti oleh Program Pustaka II, yang akan berlangsung hingga Juli 2000.
Terbukti, program seperti itu membantu penerbit, terutama penerbit kecil, untuk menjaga antusiasme penerbitan mereka. Kebetulan, semangat dalam penerbitan buku ini seirama dengan euforia di kalangan orang-orang media dengan pandangan kebijakan yang lebih liberal dari pemerintah mengenai pers. Sekarang, ada 1.342 pemegang izin publikasi pers, untuk 384 majalah, 328 koran harian, 619 tabloid dan 11 buletin. Selain itu, atmosfer bisnis sekarang optimis, meskipun indikator makroekonomi masih jauh dari sehat. Semangat tinggi juga teraba di acara-acara seperti pesta buku yang diadakan beberapa kali tahun ini oleh beberapa penerbit di Jakarta dan Pameran Pendidikan Anak (2-7 Desember 1999) di Bandung. Pemeran yang diselenggarakan oleh IKAPI Jawa Barat bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dan Banana Edutainment, menawarkan berbagai program seperti pameran buku, pameran mainan anak-anak, wisata anak ilmiah ini, workshop komik anak-anak, seminar quantum learning, dan seminar buku anak-anak.
Tentu saja, harus disebut tentang pembentukan Badan Pengembangan Buku Nasional dengan Keputusan Presiden pada 13 September 1999. Dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, badan bergengsi ini memiliki tugas membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan mengenai buku, minat membaca dan menulis rakyat dan pemberdayaan mereka yang aktif dalam penerbitan buku.
Agenda Penting
Badan Pengembangan Buku Nasional pertama-tama diharapkan untuk menyusun Undang-undang Pengembangan Penerbitan Buku Indonesia sebagai cara yang efektif untuk mengembangkan industri buku di Indonesia. Sebagai referensi, Undang-undang Pengembangan Penerbitan Buku Filipina layak dilihat dari dekat. Yang berikutnya adalah untuk memiliki survei komprehensif yang dilakukan terhadap industri buku Indonesia, termasuk segmentasi pasarnya terkait dengan jenis keaksaraan penduduk, sekaligus mengklarifikasi apakah dugaan bahwa 84% masyarakat Indonesia melek aksara, mengacu kehurufan teknis atau keaksaraan fungsional. Selain itu, hal ini mungkin berguna untuk belajar dari studi banding Minowa terhadap penerbitan buku di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, ada sesuatu yang harus ditiru dari Pemerintah India, yaitu, kebijakan keringanan pajak 20% atas keuntungan penerbitan. Akhirnya, untuk meningkatkan pertukaran ide antara bangsa-bangsa, terutama di Asia, Badan ini harus bekerja sama dengan rekan-rekan di Asia dalam merancang program yang mirip dengan “Know Your Neighbours (Kenali Tetanggamu)” Program Penerbitan-Terjemahan Toyota Foundation dan Program Penerbitan Bersama Asia-Pasifik dari ACCU, Tokyo.
Apapun kondisi yang dialami penerbitan buku Indonesia saat ini, itu adalah hasil dari upaya kolektif dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keberhasilan atau kegagalan adalah indikator dari pembangunan intelektual dan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk mengembangkannya, upaya sinergis dari semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan.
Alfons Taryadi, Mantan Presiden Direktur Kompas Gramedia Grup
Sumber: ABD Vol. 30 No. 3 tahun 2000
