Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jual Buku Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi

Judul: Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi
Penulis: Moh. Mahfud MD
Penerbit: Rajagrafindo Persada, 2010
Tebal: 324 halaman
Kondisi: Bagus (stok lama)
Harga: Rp. 70.000 (blm ongkir)
SMS/WA: 085225918312
PIN BBM: 5244DA2C


Prof. Mahfud MD telah melakukan penelitian tentang adanya hubungan antara politik dan hukum dalam sebuah disertai di UGM. Disertai tersebut kemudian dibukukan dengan judul Politik Hukum di Indonesia. Sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi, Prof. Mahfud MD telah menekuni ilmu baru yang bernama "Politik Hukum". Buku yang berjudul membangun politik Hukum, Menegakkan Konstitusi ini adalah hasil pemikirannya dengan dimensi yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul tulisannya, setidak-tidaknya dalam tulisan (bab) 2,4,5,6,9,19, dan 11.
Prof. Dr. Taufik Sri Soemantri M, S.H.

Buku karya Prof. Mahfud MD ini sangat baik untuk dibaca tidak saja oleh mahasiswa hukum dan politik, tapi juga oleh masyarakat umum. Politik berisi juga arah yang hendak kita tuju demi kehidupan bersama. Dalam arti yang demikian maka kita memerlukan politik hukum seperti juga kita memerlukan politik perekonomian, politik pendidikan dan lain sebagainya. Namun diatas semua itu yang tertinggi adalah politik UUD 1945.
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Buku ini diperuntukkan bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik untuk berbagai strata (S1, S2, S3). Selain itu, juga diperuntukkan bagi para pejabat di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sehingga mempunyai pemahaman terhadap hukum, konstitusi, dan politik di Indonesia.

Daftar Isi
Pendahuluan
Letak dan Arti Politik Hukum serta Konstruksi Pemahaman atas Buku ini
BAGIAN I Paradigma Politik Hukum Nasional
    1. Konstruksi Politik Hukum Nasional
    2. Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum
    3. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum
BAGIAN II Kekuasaan Kehakiman dan Judicial Review
   4. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman
   5. Judicial Review dan Politik Hukum Nasional
BAGIAN III Hak Asasi Manusia
   6. Politik Hukum Hak Asasi Manusia
   7. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
   8. Konsekuensi Ratifikasi ICESCR dan ICCPR
BAGIAN IV Beberapa Aspek Khusus Politik Hukum
   9. Politik Hukum Otonomi Daerah
  10. Politik Hukum Agraria
  11. Politik Hukum Islam

Berlangganan via Email