Jual Buku Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965

Judul: Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965
Penulis: Aminuddin Kasdi
Penerbit: YKCB & CICS, 2009
Tebal: 280 halaman
Kondisi: Bekas (cukup)
Terjual Jakarta

Buku ini bertutur tuntas beragam persoalan aksi sepihak yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jawa Timur paruh 1960-1965. Berbasiskan petani, program radikal serta konflik digalakkan. Harapannya, aksi ini jadi pemantik revolusi sosial di Indonesia. Namun, karena beberapa hal PKI gagal. Yang menarik, desa dan petani, akhirnya jadi ajang pertikaian ideologis.
  
   Semua bermula dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.
   5/1960. Pemerintah meluncurkan undang-undang itu, sebagai upaya
   mengatasi beragam persoalan tanah juga struktur kepemilikannya di
   Jawa. Uniknya, diantara daerah lain, Jawa Timur berada pada peringkat
   tertinggi untuk urusan tanah yang harus di bebaskan. Selain itu, 42,5%
   penduduknya merupakan lapisan masyarakat yang tak memiliki tanah
   pertanian atau sawah.
  
   Ironisnya, pelaksanaan UUPA di beberapa tempat di Jawa Timur,
   berbuntut pada konflik serta keresahan yang meluas. Ternyata,
   kericuhan itu muncul sebagai imbas dari pertempuran PKI, PNI, serta
   NU. Pertama, ketiganya berebut masa pendukung. Sebab, dengan
   prosentase masyarakat yang tinggal di desa, partai melakukan "rural
   politik". Perhatian pembinaan kader pindah dari kota ke desa. Desa
   jadi sumber massa pendukung utama. Masalah kedua, ketika PKI melakukan
   aksi sepihak, dengan menduduki tanah, ternyata, sebagian tanah itu
   milik anggota NU atau PNI.
  
   Dilibatkannya desa dalam peta politik nasional, mengakibatkan
   terjadinya persaingan di area pemimpin supradesa. Tujuannya jelas,
   mencari dukungan suara petani. Itulah penyebab masyarakat desa
   terbelah dalam berbagai aliran. Selain itu, imbas lain ialah posisi
   para elit desa serta lurah jadi sangat sentral.
  
   Karena, ialah titik pusat berbagai kegiatan politik. Baik dari segi
   kekuasaannya untuk menentukan laju arah politik desa, atau kepentingan
   politik di desa yang dibebankan padanya. Dan dalam kasus pelaksanaan
   UUPA, lurah jadi ketua landreform tingkat desa. Disinilah perannya
   makin penting, mendaftar dan melaksanakan penyitaan tanah.
  
   Untuk tingkatan elite tradisional, posisi ini dikuasai kiai yang jelas
   berafiliasi ke NU. Tak mau kalah, lantas PNI masuk ke desa lewat jalur
   birokrasi pemerintah. Sedang PKI membuka pintu masuk lewat organisasi
   yang mencakup segala kelompok kepentingan. Proses politisasi ini juga
   membuat status elit tradisional makin luntur. Akhirnya, peranan itu
   membuat warga desa mendapat identitas baru. Namun, menurut Aminuddin
   Kasdi, kedudukan dan peranannya sebagai patron pun makin kental. Tak
   heran, jika muncul kooptasi diantara elit tradisional dan lurah. (hal.
   89).
  
   Untuk menggaet massa, PKI juga menerapkan strategi lain. Mereka
   meletakkan kepentingan desa di atas kepentingan kota. Yaitu dengan
   memberikan tanggapan atas kebutuhan petani, juga meningkatkan
   kesadaran dan partisipasi mereka.
  
   Apa yang dilakukan PKI telah sedikit merubah tipikal pemimpin
   tradisional. Sebab seseorang disebut pemimpin jika ia sakti,
   mandraguna, mukti, serta wibawa. Untuk kriteria ini, kebanyakan kiai,
   guru, pejabat desa, serta pemimpin tradisional lainnya telah kokoh
   posisinya. Hingga mereka siap memberikan petunjuk bagi pengikutnya.
  
   Nah, apa yang dilakukan PKI, dengan merekrut kadernya ditingkatan
   paling bawah dan merubahnya jadi pemimpin. Senjata mereka cuma
   kecakapan berdebat dan pengetahuan politik. Semuanya didapat dari
   kursus, rapat, juga pembinaan yang intensif. Hingga tak heran, sejak
   tahun 1959, kader PKI diwajibkan dalam menanggani masalah agraria dan
   massa tani, harus berdasarkan riset. Bahkan jika pekerjaan praksis
   mereka gagal, maka mereka harus bekerja secara ilmiah. Terutama dalam
   membangkitkan, memobilisassi, serta mengorganisasi massa.
  
   Selain itu, tugas penelitian yang lain yakni: meneliti kepala desa
   yang menghalangi UUPA, menelanjangi tuan tanah, dan memperkuat front
   persatuan tani revolusioner. Kaum tani pun harus dibangkitkan untuk
   melaksanakan aksi me-retool (mencopot) kepala desa yang menghambat
   atau membantu tuan tanah dalam pelaksanaan UUPA.
  
   Walau telah melakukan persiapan yang dianggap cukup, ternyata
   keputusan untuk melakukan aksi sepihak sangat tergesa-gesa. Banyak hal
   yang terlupakan PKI. Misalnya, ketika pelaksanaan landreform, keuangan
   negara yang tak memungkinkan diadakan ganti rugi. Tak jarang, tanah
   yang telah dibeli negara tak dibayar langsung. Ini memberikan kesan
   bahwa pemerintah hanya menyita tanah.
  
   Masalah lain, para tuan tanah pun melakukan banyak cara menyelamatkan
   tanahnya. Misalnya memindahkan hak pemilikan tanah pada orang lain.
   Laiknya dihibahkan, waris, dibagi karena perceraian, dan mewakafkan
   pada lembaga keagamaan tertentu.
  
   Menurut Aminuddin Kasdi, penyebab kegagalan PKI, pertama, pelaksanaan
   UUPA sendiri masih bersifat kompromi. Hingga UUPA sendiri belum
   memenuhi tuntutan PKI untuk melenyapkan tuan tanah. Kedua, PKI belum
   memiliki daerah yang benar-benar telah dikuasai secara sosial,
   ekonomi, politik, dan militer. Ketiga, dalam melakukan aksi sepihak,
   PKI tak berhasil memperoleh dukungan massa petani miskin seluruhnya.
   Karena mereka tetap terpecah dalam tiga kelompok besar Nasakom.
   Sewaktu mengadakan aksi sepihak pun, PKI mendapat perlawanan keras
   dari warga NU dan PNI. (hal. 154).                          
  
   Buku yang merupakan hasil tesis Fak. Pascasarjana UGM tahun 1990 ini,
   sesungguhnya layak untuk disimak. Pertama, ia menyajikan inventarisasi
   berbagai aksi sepihak di Jawa Timur. Kedua, Aminuddin Kasdi dengan
   jeli menggungkapkan berbagai kondisi struktural dan penyebab
   meletusnya aksi sepihak. Ketiga, kelengkapan analisis yang ditunjang
   dengan beragam data pendukung.
  
  
 Ajar Aedi, Mahasiwa Fak. Filsafat UGM