Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jual Buku Perilaku Politik Elit Muhammadiyah

Judul: Perilaku Politik Elit Muhammadiyah
Penulis: Haedar Nashir
Penerbit: Tarawang, 2000
Tebal: 255 Halaman
Kondisi: Bekas (cukup)
Stok Kosong


Sepuluh tahun setelah berdiri di Yogyakarta, tepatnya pada 15 November 1922, Muhammadiyah memperlebar wilayah peran dan pengaruhnya ke Pekajangan, Pekalongan, Jawa Tengah. Cabang Muhammadiyah di kawasan itu pun boleh dikatakan paling awal. Para pemimpinnya terdiri dari elite ulama dan pengusaha swasta. Bahkan, menurut Haedar Nashir, kini kalangan birokrasi dan politisi mulai masuk ke Muhammadiyah Pekajangan.

Karya Haedar ini berdasarkan hasil penelitiannya tentang perilaku politik elite Muhammadiyah di daerah penghasil batik itu selama tiga bulan, pada 1998. Menurut dia, pola perilaku elite Muhammadiyah di Pekajangan cenderung lebih moderat, ketimbang radikal. Namun, dalam aktualisasinya, gejala perilaku politik elite yang moderat itu menunjukkan beberapa kecenderungan berbeda, yakni mereka yang idealis, akomodatif, dan pragmatis (halaman 153-167).

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, kelompok elite idealis Muhammadiyah di Pekajangan menjadi pendukung fanatik dan tokoh informal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP dianggap mewakili aspirasi umat Islam, dan dipandang sebagai partai Islam. Bahkan, Muhammadiyah diklaim sama dengan PPP.

Sekalipun demikian, para tokoh idealis ini tetap berada dalam garis khitah Muhammadiyah. Mereka juga cenderung menjauhkan diri dari kedekatan dengan pemerintah. Walau tampak radikal, mereka tidak terlalu konfrontatif, sehingga tetap menunjukkan wajah moderat. Sedangkan elite akomodatif merupakan kelompok mayoritas di Muhammadiyah Pekajangan.

Mereka menunjukkan sikap netral pada organisasi sosial politik, dan tetap menjatuhkan pilihan politiknya sesuai dengan aspirasi masing-masing. Mayoritas kelompok ini didukung para pengusaha muda dan pegawai negeri sipil (PNS). Karena masih berlaku sistem monoloyalitas, mereka cenderung memilih Golkar, dan dekat dengan pemerintah. Menurut Haedar, pola ini menjadi representasi pola umum perilaku politik elite Muhammadiyah di Pekajangan.

Kelompok elite pragmatis sangat mendukung, dan terlibat aktif dalam kepengurusan, sekaligus menjadi anggota DPR dari Golkar. Secara terbuka, mereka tidak suka dan merasa terganggu dengan langkah ketua umum mereka, Amien Rais, ketika mengkritik Golkar dan pemerintah. Amien dianggap meninggalkan "bom" di daerah-daerah, dan membuat PNS terpojokkan.

Namun anehnya, seperti disebutkan dalam catatan Haedar pascapenelitian, para elite Muhammadiyah tersebut berubah haluan ketika lajur reformasi dibuka. Khususnya pada Pemilu 1999. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang pernah mendukung PPP dan Golkar berbalik arah memilih Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan Amien Rais. Padahal, secara nasab dan geneologis politik, PPP berbeda dengan PAN yang terbuka dan pluralistik.

Begitu juga dengan Golkar, yang cenderung mendukung status quo, sedangkan PAN proreformasi. Sayang, Haedar tidak menjelaskan, apakah perubahan perilaku politik elite Muhammadiyah ini selanjutnya tetap moderat, atau malah lebih radikal? Atau, mereka berperilaku politik lain? Tampaknya, memang perlu penelitian lebih lanjut, dan buku ini layak menjadi salah satu rujukannya.

Walau begitu, kehadiran buku Haedar ini telah memperpanjang daftar referensi dengan kajian serupa. Karya ini bisa melengkapi buku Hamka: Muhammadijah-Masjumi (1956), Alfian: Muhammadiyah; the Political Behavior of a Muslim Modernis Organization under Dutch Colonialism (1989), H.S. Prodjokusumo: Pemasyarakatan Tradisi, Budaya, dan Politik Muhammadiyah (1995), Amien Rais: Moralitas Politik Muhammadiyah (1995), dan Syaifullah: Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi (1997).

Idris Thaha
Alumnus Jurusan Akidah-Filsafat, IAIN Jakarta

Berlangganan via Email