Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jual Buku Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia

Judul: Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika
Penulis: Hanneman Samuel
Penerbit: Kepik Ungu, 2010
Tebal: 160 halaman
Kondisi: Stok lama (bagus)
Harga: Rp. 55.000 (blm ongkir)
Order: SMS/WA: 085225918312


Ilmu sosial Indonesia saat ini berada di tengah persimpangan. Antara menapak pada kajian indologi yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda, berkiblat pada kajian sosio-kultur yang digelorakan para Indonesianis asal Amerika, dan membangun metodologi pengetahuan dan riset sendiri.

Pertanyaan ini membuka lebar pintu diskusi dan perdebatan akademis antarilmuwan sosial di Indonesia dalam mengidentifikasi diri maupun merumuskan identitas dan jalan panjang ilmu sosial pada masa mendatang.

Tantangan ini menjadi pertanyaan penting bagi ilmuwan sosial Indonesia yang berkutat pada dunia akademisi, riset, ataupun organisasi masyarakat. Hanneman Samuel, melalui buku Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia, membedah akar sejarah, konteks politik, dan kepentingan kuasa yang melatarbelakangi hadirnya ilmu sosial di Indonesia. Buku ini setidaknya menawarkan skema penelusuran kepentingan kuasa yang melahirkan intelektual maupun kajian ilmu sosial di negeri ini, dari pemerintah kolonial sampai kepentingan luar negeri Amerika Serikat, yang merumuskan ilmu sosial sebagai bagian sistem pemerintahan era kolonial maupun pascakolonial.

Dalam kajian Samuel, Belanda berkepentingan dalam merintis kajian tentang negeri jajahan sebagai bekal dan metodologi pejabat kolonial sebelum bertugas, terutama di Indonesia. Snouck Hurgronje adalah salah satu intelektual Belanda yang berperan melahirkan kajian ”indologi”. Thomas Stamford Raffles dengan masterpiece The History of Java pada awal abad ke-19 merupakan penanda kerja indolog untuk memetakan seluruh kekuatan dan potensi negeri jajahan.

Indolog ke Indonesianis
Pada 1851, Pemerintah Belanda mendirikan Royal Institute of Linguistic, Geography and Ethnology of The Netherlands Indies (Koninklijk Instituut for Taal-, Land- En Volkenkunde Van Nederlandsch- Indoie/KITLV) yang bertempat di Leiden. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam lembaga ini, antara lain JC Baud, G Simon, dan T Roorda. Pada awalnya, KITLV dikontrol kuat oleh Pemerintah Belanda sebagai pusat belajar, arsip, dan data yang penting bagi indolog maupun calon pejabat kolonial.

Namun, seiring berjalannya waktu, terutama ketika Belanda keluar dari Indonesia, KITLV menjadi pusat arsip dan penerbitan yang memberi pasokan data melimpah untuk memahami Indonesia. Sampai sekarang, publikasi, data, maupun hasil riset KITLV masih menjadi rujukan penting untuk menganalisis fenomena sosial di Indonesia dalam kerangka historis yang berpijak pada perspektif pascakolonialisme.

Pada titik ini, peran indolog dalam memetakan karakteristik dan potensi daerah memang berguna untuk membaca Nusantara dalam pelbagai perspektif. Namun, tak jarang data ataupun hasil riset yang dipublikasikan tak komprehensif. ”Indologi tak memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang realitas sosial yang dipelajarinya. Pertama, terdapat tembok tegas yang membatasi kelompok indolog beserta pemerintahan kolonial dengan masyarakat Indonesia. Kedua, kurangnya ragam cabang indologi telah mempersempit kemungkinan untuk mengecek dan ricek argumen-argumen yang telah dikemukakan oleh para indolog,” ungkap Samuel (hal 63). Temuan-temuan yang sebenarnya saling berkontradiksi satu sama lain telah dikubur di bawah latar keilmuan yang seragam dan asumsi-asumsi dasar yang dominan.

Ketika Belanda mencabut cengkeraman kekuasaannya di Indonesia, ilmu sosial beralih dari warisan indolog menuju kiblat Amerika Serikat. Pasca-Perang Dunia II, Pemerintah AS membentuk ratusan pusat studi kajian wilayah di beberapa perguruan tinggi. Kepentingan militer dan kebutuhan riset peneliti berkolaborasi dengan dukungan pemerintah untuk mengkaji negara-negara di Amerika Latin dan Asia—khususnya Asia Tenggara—yang menjadi daerah potensial perkembangan komunisme. Pusat studi Indonesia di AS awalnya didirikan di Yale, Cornel, dan Massauchetts Institute of Technology. George MT Kahin, Antony Reid, dan Clifford Geertz adalah tamsil Indonesianis yang mengkaji wilayah-wilayah Indonesia dengan segenap aspeknya.

”Quo vadis” ilmu sosial
Presiden Harry Truman punya kontribusi penting dalam mengalokasikan dana besar untuk politik luar negeri, di antaranya memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa luar Amerika untuk belajar di beberapa perguruan tinggi AS. Maka, hadirlah generasi intelektual Indonesia yang belajar ilmu sosial di AS: Selo Soemardjan, Harsya W Bachtiar, Mely G Tan, dan Solaeman Soemardi. Generasi inilah yang merintis pengajaran dan pengajian ilmu sosial Indonesia dari perspektif orang pribumi, meski belum bisa sepenuhnya lepas dari kerangka kepentingan Amerika.

Selo Soemardjan menghadirkan karya sosiologis yang berbobot, Social Changes in Indonesia (1962). Karya ini dianggap sebagai ekspresi kerja intelektual Indonesia yang tekun menggarap tema sosial di negeri dengan metodologi Barat, tapi tak terjebak pada romantisme maupun ideologisasi asing untuk memandang obyek.

Buku anggitan Hanneman Samuel ini setidaknya menghamparkan pernyataan maupun pertanyaan tentang masa depan ilmu sosial Indonesia. Di tengah derasnya tekanan asing, khususnya intervensi Barat yang tak pernah selesai, intelektual Indonesia perlu mencari rujukan sendiri tanpa terpaku pada metodologi maupun perspektif kolonialis ataupun meminjam kacamata Barat untuk memetakan dan menelaah problem sosial di negeri ini.

Untuk membangun optimisme manusia Indonesia dalam berbangsa, bernegara, maupun berkebudayaan, Parakitri T Simbolon (2007) menghadirkan riset mendalam untuk ”Menjadi Indonesia”. Dalam pandangan Parakitri, menjadi Indonesia merupakan keniscayaan sejarah manusia negeri ini jauh sebelum kemerdekaan, bahkan menjadi Indonesia bisa jadi dianggap sebagai spirit untuk menuntun langkah, watak, maupun kepribadian manusia negeri ini.

Ia menyebut peristiwa kebangkitan nasional sebagai unintended consequences dalam proses menjadi Indonesia, sebagai bagian kerja yang tak diperhitungkan, tapi menjadi gerakan dahsyat dari pribadi manusia kita. Jika demikian, kebangkitan ilmu sosial yang mandiri merupakan kerja kreatif untuk menyempurnakan proyek monumental menjadi Indonesia.

Namun, jika melihat realitas akademis, warisan indolog Belanda maupun kajian Indonesianis Amerika masih membayangi kajian ilmu sosial sarjana Indonesia, bagaimana langkah awal untuk meniti jalan mandiri bagi ilmu sosial negeri ini? Kita, sebenarnya, seharusnya memikirkan bersama.

Munawir Aziz, peneliti di Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Berlangganan via Email